Jokowi Tak Beri Tenggat Pembahasan Rancangan KUHP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tak memberikan batas waktu dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Jokowi menyampaikan keputusannya saat pertemuan kepada para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Bogor siang tadi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan para Komisioner KPK menyampaikan dampak pembahasan RUU KUHP yang menyinggung mengenai delik korupsi. Dalam pertemuan tersebut, Agus mengatakan Jokowi tidak memberikan tenggat waktu dari semula ditargetkan 17 Agustus mendatang.

“Prinsipnya bapak Presiden menginstruksikan kepada para Menteri bahwa deadline-nya tidak ada,” kata Agus di Istana Bogor, Rabu (4/7).

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menargetkan RUU KUHP menjadi UU pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Bahkan hal tersebut sempat disampaikan ketika buka puasa bersama Jokowi beberapa waktu lalu.

Agus mengatakan dia menyampaikan kepada Jokowi mengenai delik korupsi yang lebih baik berada di luar KUHP. Dia menyampaikan apabila aturan tersebut disahkan maka muncul risiko yang besar terhadap pemberantasan korupsi.

“Jadi insentifnya tidak terlihat untuk pemberantasan korupsi,” kata Agus.

Oleh sebab itu pemerintah juga akan menggandeng lembaga antirasuah tersebut untuk memberi masukan terkait tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan delik pidana seperti korupsi, narkoba, terorisme, hingga pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) lebih baik berada di luar KUHP. Selain itu dengan dikeluarkan dari RUU KUHP maka poin atau beleid dapat dimasukkan dalam aturan lebih teknis.

“Bisa cepat kodifikasinya, oleh karena itu tim pemerintah akan mempelajari lagi,” kata dia.

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly juga menyatakan bahwa Jokowi meminta tidak ada target pengesahan RUU KUHP. Dia juga mengatakan permasalahan terkait delik korupsi ini hanya perbedaan persepsi dalam melihat kodifikasi hukum pidana.

“Presiden juga akan mendengarkan masukan dari mana-mana (pihak lainnya) lagi,” kata dia. Meski demikian Yasonna meyakini RUU KUHP tetap dapat disahkan tahun ini.

Selain KPK, lembaga negara lain yang menolak revisi KUHP mengenai tindak pidana khusus yakni, Komnas HAM dan BNN.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai dimasukkannya aturan tindak pidana khusus, seperti korupsi dalam RKUHP bakal melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Alasannya, dalam hukum berlaku asas lex posterior yang maknanya aturan terbaru mengesampingkan aturan lama.

Sehingga RKUHP bakal mengesampingkan beberapa norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Selain itu, hal ini juga akan membingungkan KPK karena memiliki dua rujukan dalam pemberantasan korupsi, yakni KUHP dan UU Tipikor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *