Isu Rancangan KUHP Bakal Disinggung dalam Seleksi Hakim MK

Isu mengenai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bakal mencuat dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini lantaran dari sembilan kandidat yang sedang mengikuti seleksi, terdapat nama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang juga Ketua Tim Panitia Kerja Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Panja RKUHP) dari pemerintah, Enny Nurbaningsih.

Sebagian kalangan menilai, RKUHP yang saat ini masih dibahas di DPR dinilai dapat melemahkan kerja KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak hanya KPK, RKUHP ini juga dinilai dapat menghambat kerja-kerja lembaga lain yang bekerja berdasarkan Undang-undang (UU) khusus. Pro kontra ini, terutama lantaran masuknya delik korupsi dan delik tindak pidana khusus lainnya dalam RKUHP.

Ketua Pansel Calon Hakim MK Harjono mengakui, tidak menutup kemungkinan isu RKUHP ini akan ditanyakan pihaknya kepada Enny saat mengikuti tes wawancara yang digelar 30-21 Juli 2018. Tak hanya tim Pansel, Harjono mengatakan, pertanyaan serupa dapat diajukan oleh masyarakat yang diundang oleh tim Pansel.

“Kalau toh (RKUHP) itu kemudian menjadi satu bahan yang harus dipertimbangkan saya kira dalam wawancara nanti bisa dilakukan baik itu penanya dari kami maupun dari luar, dan audiensi yang khusus untuk kami undang,” kata Harjono di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7).

Meski demikian, Harjono mengatakan, pihaknya belum mempertimbangkan, sikap Enny dalam pembahasan RKUHP yang memasukkan delik-delik korupsi. Hal ini lantaran seleksi tersebut belum masuk dalam tahap wawancara.

“Selama ini yang sudah kita lakukan tes-tes itu, kalau itu dipertanyakan apakah itu dipertimbangkan belum menjadi pertimbangan. Karena apa? Kami masih punya tes lagi wawancara,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Anggota Pansel Calon Hakim MK, Zainal Arifin Muchtar mengatakan sikap Enny dalam pembahasan RKUHP akan menjadi pembahasan tim Pansel dalam proses seleksi. Menurutnya, sikap Enny tersebut masuk kategori integritas dan kapabilitas.

“Tapi apakah akan diperbincangkan saya yakin itu akan diperbincangkan. Tapi secara garis besar juga beberapa hal sudah diperbincangkan soal itu,” kata Zainal.

Zainal menjelaskan, secara garis besar, tim Pansel akan mempertimbangkan tiga faktor para kandidat, yakni kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Menurutnya, faktor kapabilitas terkait dengan pemahaman ilmu hukum dari masing-masing kandidat yang merupakan syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Kemudian integritas bakal dilihat dari rekam jejak para calon.

Sementara, akseptabilitas mengenai diterima atau tidaknya sosok calon hakim konstitusi oleh masyarakat luas. Akseptabilitas ini, kata Zainal menjadi salah satu yang dipertimbangkan karena hakim Maria Farida Indrati yang akan segera mengakhiri masa jabatannya pada 13 Agustus itu dinilai sebagai sosok yang diterima masyarakat luas.

“Jadi sisi-sisi itu menjadi hal yang dipertimbangkan walaupun tidak menjadi pasti atau utama,” katanya.

Diketahui, sembilan calon yang telah lolos seleksi yakni mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anna Erliyana, pengajar ilmu hukum tata negara UGM yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih, pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, pengajar ilmu hukum tata negara Universitas Pattimura Jantje Tjiptabudy.

Selain itu, terdapat nama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lies Sulistiani, profesor hukum tata negara UII Ni’matul Huda, Guru Besar ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ratno Lukito, pengajar ilmu hukum tata negara UNPAD Susi Dwi Harijanti, dan mantan anggota Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrohman Syahuri.

Jokowi Tak Beri Tenggat Pembahasan Rancangan KUHP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tak memberikan batas waktu dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Jokowi menyampaikan keputusannya saat pertemuan kepada para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Bogor siang tadi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan para Komisioner KPK menyampaikan dampak pembahasan RUU KUHP yang menyinggung mengenai delik korupsi. Dalam pertemuan tersebut, Agus mengatakan Jokowi tidak memberikan tenggat waktu dari semula ditargetkan 17 Agustus mendatang.

“Prinsipnya bapak Presiden menginstruksikan kepada para Menteri bahwa deadline-nya tidak ada,” kata Agus di Istana Bogor, Rabu (4/7).

Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menargetkan RUU KUHP menjadi UU pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Bahkan hal tersebut sempat disampaikan ketika buka puasa bersama Jokowi beberapa waktu lalu.

Agus mengatakan dia menyampaikan kepada Jokowi mengenai delik korupsi yang lebih baik berada di luar KUHP. Dia menyampaikan apabila aturan tersebut disahkan maka muncul risiko yang besar terhadap pemberantasan korupsi.

“Jadi insentifnya tidak terlihat untuk pemberantasan korupsi,” kata Agus.

Oleh sebab itu pemerintah juga akan menggandeng lembaga antirasuah tersebut untuk memberi masukan terkait tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan delik pidana seperti korupsi, narkoba, terorisme, hingga pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) lebih baik berada di luar KUHP. Selain itu dengan dikeluarkan dari RUU KUHP maka poin atau beleid dapat dimasukkan dalam aturan lebih teknis.

“Bisa cepat kodifikasinya, oleh karena itu tim pemerintah akan mempelajari lagi,” kata dia.

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly juga menyatakan bahwa Jokowi meminta tidak ada target pengesahan RUU KUHP. Dia juga mengatakan permasalahan terkait delik korupsi ini hanya perbedaan persepsi dalam melihat kodifikasi hukum pidana.

“Presiden juga akan mendengarkan masukan dari mana-mana (pihak lainnya) lagi,” kata dia. Meski demikian Yasonna meyakini RUU KUHP tetap dapat disahkan tahun ini.

Selain KPK, lembaga negara lain yang menolak revisi KUHP mengenai tindak pidana khusus yakni, Komnas HAM dan BNN.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai dimasukkannya aturan tindak pidana khusus, seperti korupsi dalam RKUHP bakal melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut. Alasannya, dalam hukum berlaku asas lex posterior yang maknanya aturan terbaru mengesampingkan aturan lama.

Sehingga RKUHP bakal mengesampingkan beberapa norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Selain itu, hal ini juga akan membingungkan KPK karena memiliki dua rujukan dalam pemberantasan korupsi, yakni KUHP dan UU Tipikor.